cyber sex

Posted: 30/09/2010 in Uncategorized

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kehidupan dunia modern sekarang ini tidak dapat dilepaskan dan bahkan sangat sering bergantung pada kemajuan teknologi canggih/maju di bidang informasi dan elektronik melalui jaringan internasional ( internet ). Di satu sisi, kemajuan teknologi canggih itu membawa dampak positif di berbagai kehidupan, seperti adanya e-mail, e-commerce, e-learning, EFTS ( Electronic Funds Transfer System ), Internet Banking, Cyber Bank, On-line Bussines dan sebagainya. Namun di sisi lain membawa dampak negatif, yaitu dengan munculnya berbagai jenis high tech crime dan cyber crime, sehingga dinyatakan bahwa cyber crime is the most recent type of crime dan cyber crime is part of seamy side of the information Society

Semakin berkembangnya cyber crime terlihat juga dari munculnya berbagai istilah seperti economic cyber crime, EFT ( Electronic Funds Transfer ) crime, Cybank crime, Internet Banking Crime, On-line Bussines crime, cyber sex, cyber pornography, dan sebagainya. Dengan semakin berkembangnya cyber crime, sangatlah wajar masalah ini sering di bahas di berbagai forum nasional dan Internasional. Kongres PBB mengenai The Prevention of Crime and the Treatment of Offender ( yang di selenggarakan setiap 5 tahun ) telah pula membahas masalah ini sampai tiga kali, yaitu pada kongres VIII/1990 di Havana, Kongres X/2000 di Wina, dan terakhir pada kongres XI/2005 di Bangkok. Dalam Background paper lokakarya Measure to Combat Computerrelated Crime kongres XI PBB dinyatakanbahwa teknologi baru yang mendunia di bidang komunikasi dan informasi memberikan bayangan gelap ( a dark shadow ), karena memungkinkan terjadinya kejahatan baru.

Salah satu masalah Cyber Crime yang sangat meresahkan dan mendapat perhatian dari berbagai kalangan adalah masalah Cyber Crime di bidang kesusilaan. Jenis Cyber Crime di bidang kesusilaan dalah Cyber Pornography dan Cyber Sex.

1.2.Rumusan Masalah

I.                   Apa yang dimaksud dengan cyber sex?

II.                Apa yang melatarbelakangi seseorang melakukan, bahkan sampai kecanduan cyber sex ?

III.             Bagaimana fenomena cybersex?

IV.             Bagaimana undang-undang dalam menanggapi cyber sex?

V.                Bagaimana langkah-langkah penyidikan terhadap cyber sex?

BAB II

PEMBAHASAN

2.I.       Pengertian Cyber Sex

Cybersex adalah hubungan erotik yang terjadi di alam maya. Internet relay service merupakan salah sate sarana chatting room yang sering digunakan pengguna Internet. Seiring perkembangan teknologi, fasilitas untuk terbang ke alam maya pun ikut berkembang. Dulu tampilan chatting room hanya sederhana, kini tersedia berbagai pilihan background, dari musik, web cam sampai
layanan internet phone. Membuat pelanggan internet merasa lebih nyaman dan betah.

Tidak bisa dipungkiri bahwa keberadaan cybersex tidak lepas dari bisnis internet seks. Para pengelola situs-situs porno menyediakan “ruangan khusus” untuk berhubungan seksual jarak jauh. Dengan sarana web cam para pecinta cyber sex saling berinteraksi dan menikmati keindahan tubuh lawan bicaranya.

Sebagian orang berpandangan, cybersex adalah kegiatan konyol, yang tidak menimbulkan reaksi emosional. Namun pada sebagian orang menilai bahwa reaksi seksual dan emosional dapat diperoleh dari cyber sex, karena cybersex merupakan suatu yang nyata. Reaksi yang dirasakan tak jauh berbeda kala herhubungan seksual sesungguhnya. Tidak itu saja, keberadaan cyher sex dapat memuaskan fantasi seks tanpa harus berhubungan intim nyata. Bagi yang belum mengenal seks, cybersex juga bisa jadi sarana untuk belajar, begitu juga bagi pria yang mau menikah, bisa menjadi sarana simulasi.

Bagi pasangan yang sedang berpisah, di mana tidak ada waktu untuk bertemu dan herhubungan seksual, cybersex bisa menjadi alat untuk tetap berhubungan seksual. Dengan bantuan web cam dan irzternet phone mereka bisa saling melihat dan berkomunikasi.

2.II.     Faktor Yang Melatarbelakangi Seseorang  Kecanduan Dengan Cyber Sex

Internet telah merevolusi cara berkomunikasi manusia, menembus jarak, ruang dan waktu. Dunia nyata telah diganti oleh dunia maya. Kebeadaan cybersex telah mengubah gaya seks manusia, jauh melampaui sifat alamiah seksual. Sebelum ada internet manusia mengenal seks sebatas hubungan intim nyata, bersentuhan fisik. Setelah ada internet, orang bisa berhubungan intim tanpa harus bersentuhan.

Secara sederhana ada dua jenis cyber sex, pertama dilakukan pasangan resmi, kedua dengan wanita penghibur. Dengan adanya teknologi internet, pelaku bisnis seks tidak perlu lagi menjual wanita nyata cukup secara visual. Untung yang diperoleh pun tak jauh berbeda.

Menurut A. Kasandra Putranto, ada dua faktor yang menyebabkan seorang wanita menjadi penghibur alam maya. Pertama faktor financial. Kekurangan uang membuat orang mudah lupa dengan nilai agama dan sosial. Hal seperti ini bisa terjadi pada siapa saja, termasuk pria. Kedua faktor ekshibisionis. Wanita ekshibisionis adalah wanita yang suka memperlihatkan hal yang tidak wajar pada kepada orang lain. Malah wanita seperti ini mau tidak dibayar, bagi mereka memperlihatkan hal tidak wajar pada orang lain merupakan satu kesenangan.

Tanpa disadari di balik kesenangan ekshibisionis tersimpan nilai buruk yaitu menjatuhkan derajat diri didepan umum. Secara hukum, wanita ekshibisionis mungkin tidak mendapat sanksi, namun secara budaya mendapatkan sanksi sosial yaitu stigma buruk, bahkan hisa dikucilkan dari lingkungan.

Mengacu pada psikologi, pria yang suka cyber sex adalah tipe pria yang suka berpetualang seks. “Ciri pria seperti ini tidak mudah puas, selalu berimajinasi dan tidak puas pada satu titik. Selain suka melihat gambar bergerak, pria penggemar cyber sex juga suka melihat foto-foto porno,” tutur pengamat psikologi ini.

Menurut Kasandra, efek negatif pria cyber sex adalah kecanduan. Para pengguna Internet akan mengalami kecanduan cyber sex melalui beberapa tahap. Pertama kecanduan, pengguna cyber sex awalnya sebatas tertarik terhadap materi-materi pornografi. Lama kelamaan, ingin mendapat lebih banyak materi pornografi lainnya. Kedua eskalasi, seiring dengan waktu, untuk memuaskan kebutuhan seks pecandu cyber sex akan mencari materi seks yang lebih hot.

Akibat dari kecanduan adalah hidup menjadi tidak produktif. Para pecandu cyber sex bisa merasa tidak berdaya untuk meninggalkan perilaku konsumtifnya. Hal ini membuat kehidupan mereka menjadi tidak teratur. Pada tahap lebih fatal, pecandu cybersex lebih senang masturbasi dengan komputer dibandingkan dengan berhubungan seksual nyata. Pada kondisi tertentu ingin merealisasikan seks maya ke dunia nyata.

Selain kecanduan, cyber sex juga bisa berdampak buruk pada kelangsungan rumah tangga. Sebagian istri ada yang tidak suka terhadap suami yang senang cyber sex, karena dianggap pelecehan dan selingkuh. Walau tidak melakukan kontak fisik, tapi terjadi interaksi rasa yang menimbulkan gejolak. Ketika berhubungan seksual dengan istri, yang ada dalam pikiran bukan istri, tapi wanita lain.

Namun pada sebagian perempuan menilai bahwa cybersex merupakan suatu hal yang wajar dan tidak perlu dipermasalahkan. Setiap orang bisa mengakses cyber sex. Pola pikir seperti ini biasanya terjadi pada wanita liberal, dan internet sudah menjadi bagian kehidupan yang tidak bisa dipisahkan. Efek positif atau negatif yang disebabkan oleh internet dianggap suatu yang wajar.

2.III.    Fenomena Umum Cyber Sex

Tidak ada seorang pun yang berhak melarang seseorang untuk bercyber sex. Begitu juga sebaliknya, tidak ada seorang pun yang berhak memaksa seseorang untuk melakukan cyber sex. Selama dilakukan dalam kesadaran, tanpa paksaan orang hebas melakukannya. Sampai sekarang belum ada undang-undang yang mengatur tentang penggunaan cyber sex. Termasuk psikologi, juga belum bisa menentukan apakah cyber sex boleh dilakukan atau tidak. Semua tergantung pada norma masyarakat setempat.

Banyak yang harus diperhatikan jika ingin menilai kelayakan cybersex. “Pertama norma sosial, kedua jumlah populasi penduduk yang memiliki komputer, ketiga kepemilikan komputer yang bisa on line. Keempat jumlah masyarakat yang mengakses internet secara bebas (termasuk mengakses (cyber sex). Bila jumlah pemilik komputer dan pengakses cyber sex melebihi penduduk yang tidak memiliki komputer, termasuk mengakses cybersex berarti keberadaan cyber sex sudah mulai diterima oleh masyarakat,” tutur pengelola Psychological Practice ini.

Mengacu pada populasi dunia, tingkat kesadaran manusia terhadap teknologi sudah mulai tinggi, termasuk cybersex. Jadi, wajar atau tidaknya suatu fenomena sosial tergantung pada kondisi sosial dan populasi. “Secara psikologi pria yang suka mengakses cybersex bukan suatu penyimpangan atau mengalami gangguan jiwa. Cybersex merupakan suatu hal yang wajar. Perlu diketahui penilaian psikologi bukan berdasarkan satu negara tapi dunia,” tambah Kasandra.

Fenomena cybersex hampir sama dengan fenomena homoseksual. Pada tahun 1970-an, homoseksual dianggap sebuah penyimpangan seksual clan bertentangan dengan norma. Sekarang homoseksual dianggap sebagai privatisasi seks, dan wajar dilakukan. Malah sebagian negara mengakui keberadaan kaum pecinta sesama jenis ini.

Belajar pada kasus di atas, untuk kondisi Indonesia sekarang cybersex mungkin suatu yang tidak wajar. Tapi suatu saat, ketika perkembangan komputer dan pengakses internet sudah merata ke seluruh Indonesia cyber sex boleh jadi bisa menjadi suatu yang wajar. Kaum istri tidak akan takut lagi terhadap suaminya yang gila cybersex. Begitu juga pandangan kaum lelaki, cyber sex merupakan satu kewajaran dan kebutuhan biologis yang harus dipenuhi. Pasalnya kebutuhan biologis bisa dipenuhi melalui berbagai cara.

2.IV.    Undang – Undang  Dalam Menanggapi Cyber Sex

PER-UU-AN SAAT INI YANG TERKAIT DELIK KESUSILAAN

  • KUHP
  • UU Pers (UU NO 40/1999)
  • UU Penyiaran (No. 32/ 2002)

KUHP (Yang berkaitan dg. sex, pelanggaran susila, porno, cabul)

“Kejahatan Kesusilaan”

  • Melanggar kesusilaan di muka umum (Pasal 281);
  • Menyiarkan, mempertunjukkan, membuat, menawarkan dsb. tulisan, gambar, benda yang melanggar kesusilaan/bersifat porno (Psl. 282-283);
  • Melakukan zina, perkosaan dan lain-lain yang berhubungan dengan melakukan atau menghubungkan/ memudahkan perbuatan cabul dan hubungan seksual (Pasal 284-296);

“Pelanggaran Kesusilaan”

  • Mengungkapkan/mempertunjukkan sesuatu yang bersifat porno (Pasal 532-535);

Pasal 282 KUHP

  • Menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan,
  • Membikin tulisan, gambaran atau benda tersebut (dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum),
  • Memasukkannya ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau mempunyainya dalam persediaan (dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum); atau
  • Menawarkannya atau menunjukkannya sebagai bisa diperoleh (tanpa unsur di muka umum);

Pasal 283 KUHP

  • Menawarkan, memberikan, menye-rahkan atau memperlihatkan tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan kepada seorang yang belum cukup umur, dan yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum tujuh belas tahun;

Pasal 533 KUHP

  • Di tempat lalu lintas umum, mempertunjukan atau menempelkan tulisan gambar atau benda, yang mampu membangkitkan/merangsang nafsu birahi para remaja;
  • Menawarkan maupun menunjuk sebagai bisa didapat tulisan, gambar atau barang yang dapat merangsang nafsu birahi para remaja (tanpa unsur di tempat umum);
  • Menawarkan, memberikan, menyerahkan atau memperlihatkan gambar atau benda yang demikian (yang dapat membangkitkan nafsu birahi), pada seorang yang belum cukup umur dan dibawah umur tujuh belas tahun (tanpa unsur di tempat umum);

UU No. 32/2002 (Penyiaran)

  • Psl. 57 jo. 36 (5) mengancam pidana terhadap SIARAN yang (antara lain) menonjolkan unsur cabul.
  • Psl. 57 jo. 36 (6) mengancam pidana terhadap SIARAN yang memperolokkan, merendahkan, melecehkan dan/atau mengabaikan nilai-nilai agama, martabat manusia Indonesia.
  • Psl. 58 jo. 46 (3) mengancam pidana terhadap SIARAN IKLAN NIAGA yang di dalamnya memuat (antara lain) :
    • hal-hal yang bertentangan dengan kesusilaan masyarakat dan nilai-nilai agama; dan/atau
    • eksploitasi anak di bawah umur 18 tahun.

UU PERS (No. 40/1999)

  • Pasal 13 : Perusahaan pers dilarang memuat iklan, a.l. : (a) yang berakibat merendahkan martabat suatu agama dan atau mengganggu kerukunan hidup antar umat beragama, serta bertentangan dengan rasa kesusilaan masyarakat;
  • Pasal 18 (2) : Perusahaan pers yang melanggar Pasal 13 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).  BNA : KURANG EFEKTIF.

Kelemahan HP Positif

  • Kelemahan jurisdiksi teritorial.
  • tidak adanya penentuan kualifikasi delik (dalam UU No. 32/2002 Penyiaran),
  • tidak adanya ketentuan tentang per-tanggungjawaban pidana korporasi (UU:32/2002 & UU Pers No. 44/1999)
  • Hanya diancam pidana denda yg ringan untuk ukuran suatu Perusahaan Pers (dalam UU Pers).

KONSTRUKSI HUKUM CYBERSEX = ZINA

CUKUP BERALASAN, mengingat :

  • Pasal 284 tidak memberikan batasan juridis tentang zina & tidak menyebutkan unsur-unsur zina secara eksplisit;
  • adanya unsur “hubungan seksual/persetubuhan secara fisik” hanya merupakan pendapat umum, teori/doktrin, dan jurisprudensi yang didasarkan pada paradigma/ konsep perbuatan materiel/fisik,
  • saat ini ada perkembangan konsep perbuatan secara fungsional dan secara keilmuan;
  • Pengertian hukum dgn. paradigma fungsional dan paradigma keilmuan sudah digunakan dalam praktek pembuatan UU dan jurisprudensi a.l. Arrest listrik (HR 23 Mei 1921) dan kasus pembobolan dana BNI 1946 New York Agency melalui komputer (putusan Mahkamah Agung RI 1988)
  • Dalam sumber artikel di internet dinyatakan, bahwa cyber sex merupakan “adultery” (zinah).
  • dari sudut pandang agama Islam, cybersex itu merupakan zina (a.l. menurut Dr. Muzammil H. Siddiqi, mantan President of the Islamic Society of North America) .

2.V      Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Cyber Sex

Menurut Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Pasal 1 angka 13 penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Dalam memulai penyidikan tindak pidana Polri menggunakan parameter alat bukti yang sah sesuai dengan Pasal 184 KUHAP yang dikaitkan dengan segi tiga pembuktian/evidence triangle untuk memenuhi aspek legalitas dan aspek legitimasi untuk membuktikan tindak pidana yang terjadi. Adapun rangkaian kegiatan penyidik dalam melakukan penyidikan adalah Penyelidikan, Penindakan, pemeriksaan dan penyelesaian berkas perkara.

1.Penyelidikan

Tahap penyelidikan merupakan tahap pertama yang dilakukan oleh penyidik dalam melakukan penyelidikan tindak pidana serta tahap tersulit dalam proses penyidikan mengapa demikian? Karena dalam tahap ini penyidik harus dapat membuktikan tindak pidana yang terjadi serta bagaimana dan sebab – sebab tindak pidana tersebut untuk dapat menentukan bentuk laporan polisi yang akan dibuat. Informasi biasanya didapat dari NCB/Interpol yang menerima surat pemberitahuan atau laporan dari negara lain yang kemudian diteruskan ke Unit cybersex/ satuan yang ditunjuk. Dalam penyelidikan kasus-kasus cybersex yang modusnya seperti kasus carding metode yang digunakan hampir sama dengan penyelidikan dalam menangani kejahatan narkotika terutama dalam undercover dan control delivery.

Dalam hal kasus-cyber sex  para pelaku melakukan hosting/ pendaftaran diluar negeri yang memiliki yuridiksi yang berbeda dengan negara kita sebab pornografi secara umum dan perjudian bukanlah suatu kejahatan di Amerika dan Eropa walaupun alamat yang digunakan berbahasa Indonesia dan operator daripada website ada di Indonesia sehingga kita tidak dapat melakukan tindakan apapun terhadap mereka sebab website tersebut bersifat universal dan dapat di akses dimana saja.
2.Penindakan

Penindakan kasus cybersex sering mengalami hambatan terutama dalam penangkapan tersangka dan penyitaan barang bukti. Dalam penangkapan tersangka sering kali kita tidak dapat menentukan secara pasti siapa pelakunya karena mereka melakukannya cukup melalui komputer yang dapat dilakukan dimana saja tanpa ada yang mengetahuinya sehingga tidak ada saksi yang mengetahui secara langsung. Hasil pelacakan paling jauh hanya dapat menemukan IP Address dari pelaku dan komputer yang digunakan. Hal itu akan semakin sulit apabila menggunakan warnet sebab saat ini masih jarang sekali warnet yang melakukan registrasi terhadap pengguna jasa mereka sehingga kita tidak dapat mengetahui siapa yang menggunakan komputer tersebut pada saat terjadi tindak pidana. Penyitaan barang bukti banyak menemui permasalahan karena biasanya pelapor sangat lambat dalam melakukan pelaporan, hal tersebut membuat data serangan di log server sudah dihapus biasanya terjadi pada kasus deface, sehingga penyidik menemui kesulitan dalam mencari log statistik yang terdapat di dalam server sebab biasanya secara otomatis server menghapus log yang ada untuk mengurangi beban server. Hal ini membuat penyidik tidak menemukan data yang dibutuhkan untuk dijadikan barang bukti sedangkan data log statistik merupakan salah satu bukti vital dalam kasus hacking untuk menentukan arah datangnya serangan.

3.Pemeriksaan

Penerapan pasal-pasal yang dikenakan dalam kasus cybersex merupakan suatu permasalahan besar yang sangat merisaukan, misalnya apabila ada hacker yang melakukan pencurian data apakah dapat ia dikenakan Pasal 362 KUHP? Pasal tersebut mengharuskan ada sebagian atau seluruhnya milik orang lain yang hilang, sedangkan data yang dicuri oleh hacker tersebut sama sekali tidak berubah. Hal tersebut baru diketahui biasanya setelah selang waktu yang cukup lama karena ada orang yang mengetahui rahasia perusahaan atau menggunakan data tersebut untuk kepentingan pribadi. Pemeriksaan terhadap saksi dan korban banyak mengalami hambatan, hal ini disebabkan karena pada saat kejahatan berlangsung atau dilakukan tidak ada satupun saksi yang melihat (testimonium de auditu). Mereka hanya mengetahui setelah kejadian berlangsung karena menerima dampak dari serangan yang dilancarkan tersebut seperti tampilan yang berubah maupun tidak berfungsinya program yang ada, hal ini terjadi untuk kasus-kasus hacking. Untuk kasus carding, permasalahan yang ada adalah saksi korban kebanyakan berada di luar negeri sehingga sangat menyulitkan dalam melakukan pelaporan dan pemeriksaan untuk dimintai keterangan dalam berita acara pemeriksaan saksi korban. Apakah mungkin nantinya hasil BAP dari luar negri yang dibuat oleh kepolisian setempat dapat dijadikan kelengkapan isi berkas perkara? Mungkin apabila tanda tangan digital (digital signature) sudah disahkan maka pemeriksaan dapat dilakukan dari jarak jauh dengan melalui e-mail atau messanger. Internet sebagai sarana untuk melakukan penghinaan dan pelecehan sangatlah efektif sekali untuk “pembunuhan karakter”. Penyebaran gambar porno atau email yang mendiskreditkan seseorang sangatlah sering sekali terjadi. Permasalahan yang ada adalah, mereka yang menjadi korban jarang sekali mau menjadi saksi karena berbagai alasan. Apabila hanya berupa tulisan atau foto2 yang tidak terlalu vulgar penyidik tidak dapat bersikap aktif dengan langsung menangani kasus tersebut melainkan harus menunggu laporan dari mereka yang merasa dirugikan karena kasus tersebut merupakan delik aduan (pencemaran nama baik dan perbuatan tidak menyenangkan).

Peranan saksi ahli sangatlah besar sekali dalam memberikan keterangan pada kasus cybersex,sebab apa yang terjadi didunia maya membutuhkan ketrampilan dan keahlian yang spesifik. Saksi ahli dalam kasus cybersex dapat melibatkan lebih dari satu orang saksi ahli sesuai dengan permasalahan yang dihadapi, misalnya dalam kasus deface, disamping saksi ahli yang menguasai desain grafis juga dibutuhkan saksi ahli yang memahami masalah jaringan serta saksi ahli yang menguasai program.

4.Penyelesaian berkas perkara

Setelah penyidikan lengkap dan dituangkan dalam bentuk berkas perkara maka permasalahan yang ada adalah masalah barang bukti karena belum samanya persepsi diantara aparat penegak hukum, barang bukti digital adalah barang bukti dalam kasus cybersex yang belum memiliki rumusan yang jelas dalam penentuannya sebab digital evidence tidak selalu dalam bentuk fisik yang nyata. Misalnya untuk kasus pembunuhan sebuah pisau merupakan barang bukti utama dalam melakukan pembunuhan sedangkan dalam kasus cybersex barang bukti utamanya adalah komputer tetapi komputer tersebut hanya merupakan fisiknya saja sedangkan yang utama adalah data di dalam hard disk komputer tersebut yang berbentuk file, yang apabila dibuat nyata dengan print membutuhkan banyak kertas untuk menuangkannya, apakah dapat nantinya barang bukti tersebut dalam bentuk compact disc saja, hingga saat ini belum ada Undang- Undang yang mengatur mengenai bentuk dari pada barang bukti digital (digital evidence) apabila dihadirkan sebagai barang bukti di persidangan.

5. Upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian

Untuk meningkatkan penanganan kejahatan cyber yang semakin hari semakin berkembang seiring dengan kemajuan teknologi maka Polri melakukan beberapa tindakan, yaitu:

a. Personil

Terbatasnya sumber daya manusia merupakan suatu masalah yang tidak dapat diabaikan, untuk itu Polri mengirimkan anggotanya untuk mengikuti berbagai macam kursus di negara–negara maju agar dapat diterapkan dan diaplikasikan di Indonesia, antara lain: CETS di Canada, Internet Investigator di Hongkong, Virtual Undercover di Washington, Computer Forensic di Jepang.

b. Sarana Prasarana

Perkembangan tehnologi yang cepat juga tidak dapat dihindari sehingga Polri berusaha semaksimal mungkin untuk meng-up date dan up grade sarana dan prasarana yang dimiliki, antara lain Encase Versi 4, CETS, COFE, GSM Interceptor, GI 2.

c. Kerjasama dan koordinasi

Melakukan kerjasama dalam melakukan penyidikan kasus kejahatan cyber karena sifatnya yang borderless dan tidak mengenal batas wilayah, sehingga kerjasama dan koordinasi dengan aparat penegak hukum negara lain merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan.

d. Sosialisasi dan Pelatihan

Memberikan sosialisasi mengenai kejahatan cyber dan cara penanganannya kepada satuan di kewilayahan (Polda) serta pelatihan dan ceramah kepada aparat penegak hukum lain (jaksa dan hakim) mengenai cybersex agar memiliki kesamaan persepsi dan pengertian yang sama dalam melakukan penanganan terhadap kejahatan cyber terutama dalam pembuktian dan alat bukti yang digunakan.

BAB III

PENUTUP

3.1. KESIMPULAN

  • Cybersex adalah hubungan erotik yang terjadi di alam maya. Keberadaan cybersex tidak lepas dari bisnis internet seks. Para pengelola situs-situs porno menyediakan “ruangan khusus” untuk berhubungan seksual jarak jauh. Dengan sarana web cam para pecinta cyber sex saling berinteraksi dan menikmati keindahan tubuh lawan bicaranya.
  • Menurut A. Kasandra Putranto, ada dua faktor yang menyebabkan seorang wanita menjadi penghibur alam maya. Pertama faktor financial. Kekurangan uang membuat orang mudah lupa dengan nilai agama dan sosial. Hal seperti ini bisa terjadi pada siapa saja, termasuk pria. Kedua faktor ekshibisionis. Wanita ekshibisionis adalah wanita yang suka memperlihatkan hal yang tidak wajar pada kepada orang lain. Malah wanita seperti ini mau tidak dibayar, bagi mereka memperlihatkan hal tidak wajar pada orang lain merupakan satu kesenangan.

Mengacu pada psikologi, pria yang suka cyber sex adalah tipe pria yang suka berpetualang seks. “Ciri pria seperti ini tidak mudah puas, selalu berimajinasi dan tidak puas pada satu titik. Selain suka melihat gambar bergerak, pria penggemar cyber sex juga suka melihat foto-foto porno,”. Para pengguna Internet akan mengalami kecanduan cyber sex melalui beberapa tahap. Pertama kecanduan, pengguna cyber sex awalnya sebatas tertarik terhadap materi-materi pornografi. Lama kelamaan, ingin mendapat lebih banyak materi pornografi lainnya. Kedua eskalasi, seiring dengan waktu, untuk memuaskan kebutuhan seks pecandu cyber sex akan mencari materi seks yang lebih hot.

  • Fenomena cybersex hampir sama dengan fenomena homoseksual. Pada tahun 1970-an, homoseksual dianggap sebuah penyimpangan seksual clan bertentangan dengan norma. Sekarang homoseksual dianggap sebagai privatisasi seks, dan wajar dilakukan. Malah sebagian negara mengakui keberadaan kaum pecinta sesame jenis ini.

Belajar pada kasus di atas, untuk kondisi Indonesia sekarang cybersex mungkin suatu yang tidak wajar. Tapi suatu saat, ketika perkembangan komputer dan pengakses internet sudah merata ke seluruh Indonesia cyber sex boleh jadi bisa menjadi suatu yang wajar. Kaum istri tidak akan takut lagi terhadap suaminya yang gila cybersex. Begitu juga pandangan kaum lelaki, cyber sex merupakan satu kewajaran dan kebutuhan biologis yang harus dipenuhi. Pasalnya kebutuhan biologis bisa dipenuhi melalui berbagai cara.

  • KONSTRUKSI HUKUM CYBERSEX = ZINA

CUKUP BERALASAN, mengingat :

o   Pasal 284 tidak memberikan batasan juridis tentang zina & tidak menyebutkan unsur-unsur zina secara eksplisit;

o   Adanya unsur “hubungan seksual/persetubuhan secara fisik” hanya merupakan pendapat umum, teori/doktrin, dan jurisprudensi yang didasarkan pada paradigma/ konsep perbuatan materiel/fisik,

o   Saat ini ada perkembangan konsep perbuatan secara fungsional dan secara keilmuan;

o   Pengertian hukum dgn. paradigma fungsional dan paradigma keilmuan sudah digunakan dalam praktek pembuatan UU dan jurisprudensi a.l. Arrest listrik (HR 23 Mei 1921) dan kasus pembobolan dana BNI 1946 New York Agency melalui komputer (putusan Mahkamah Agung RI 1988)

o   Dalam sumber artikel di internet dinyatakan, bahwa cyber sex merupakan “adultery” (zinah).

o   Dari sudut pandang agama Islam, cybersex itu merupakan zina (a.l. menurut Dr. Muzammil H. Siddiqi, mantan President of the Islamic Society of North America) .

  • Dalam menangani kasus cyber sex, polisi mengadakan beberapa tahapan yaitu kegiatan penyidik dalam melakukan penyidikan adalah Penyelidikan, Penindakan, pemeriksaan dan penyelesaian berkas perkara.

3.2. DAFTAR PUSTAKA

& Wahid, Abdul & Labib, M. (2005). Kejahatan Mayantara, Refika Aditama. Bandung.

& Raharjo, Agus. (2002). Cybercrime, Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi. Citra Aditiya Bakti. Bandung.

& Gema, Ari Juliano. (2000). Cyber crime, Sebuah Fenomena di Dunia Maya, dapat dijumpai dalam situs internet: http://theceli.com/documen/jurnal/ajo/002/.shtml

& My Personal Library Online. Tt. Cyber Crime. Dapat dijumpai dalam situs internet. http://dhani.singcat.com/internet/modul.php.

& Nitibaskara, Ronny R. (2000). “Problema Yuridis Cyber Crime”. Kompas Online, 31 Juli 2000, dapat dijumpai dalam situs internet http://kompas.com/kompas-cetak/cetak/0007/opini/prob04.htm.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s