KAIDAH-KAIDAH USHUL

Posted: 30/09/2010 in Uncategorized

BAB I

PENDAHULUAN

KAIDAH-KAIDAH USHUL

Secara bahasa yang dimaksud dengan al-ashlu adalah sesuatu yang diatasnya dibangun sesuatu yang lain. Baik apakah bangunan tersebut sifatnya indrawi seperti pembangunan tembok diatas fondasi atau yang sifatnya pemikiran seperti membangun ma’lul (hukum yang terdapat ilat) berdasarkan illat dan (sesuatu) yang ditunjuk oleh suatu dalil. Maka ushul fiqh adalah kaidah-kaidah yang fiqh dibangun diatasnya. pengertian fiqh, secara bahasa, adalah faham.

Sedangkan menurut istilah para ahli syariah yang dimaksud dengan fiqh adalah ilmu tentang hukum-hukum syariah yang sifatnya oprasional yang diistimbathkan dari dalil-dalil yang sifatnya rinci. Dan yang dimaksud dengan ilmu tentang hukum-hukum, terkait dengan si alim terhadap fiqh tersebut, bukanlah sekedar tahu, tapi pengetahuan yang memungkinkan dia memiliki otoritas atas hukum-hukum syara’ tersebut. Atau dengan kata lain bahwa pengetahuan dan pendalaman tersebut sampai pada level yang dapat mengantarkan si alim terhadap hukum-hukum tersebut memiliki otoritas atas hukum-hukum tersebut

BAB II

PEMBAHASAN

1. AL-QUR`AN

Al-Qur`an adalah firman Allah SWT. Kitab suci ini mengadung pesan samawi yang diperantai oleh wahyu. Wahyu adalah ilham gaib dari sisi Malakul Al A`la yang turun kealam materi.

Secara etimologis, Al Qur’an berasal dari kata “qara’a”, yaqra’u, qiraa’atan atau qur’aanan yang berarti mengumpulkan (al jam’u) dan menghimpun (al dlammu) huruf-huruf serta kata-kata dari satu bagian kebagian lain secara teratur 3. Dikatakan Al Qur’an karena ia berisikan intisari dari semua kitabullah dan intisari dari ilmu pengetahuan. Allah berfirman :

“ Sesungguhnya atas tanggungan Kamilah mengumpulkannya (dalam dadamu) dan (membuatmu pandai) membacanya. Apabila kamu telah selesai membacakannya maka ikutilah bacaannya”. (al Qiyamah [75]:17-18).

Hukum yang terdapat dalam Al-Qur’an secara garis besar terbagi atas dua, yaitu:

1.      Hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan (ibadah). Ibadah terbagi atas:

a.       Yang bersifat semata-mata ibadah, yaitu shalat dan puasa.

b.      Yang bersifat harta benda dan hubungan masyarakat, yaitu zakat.

c.       Yang bersifat badaniyah dan berhubungan juga dengan masyarakat, yaitu haji.

2.      Hukum-hukum yang mengatur pergaulan manusia dengan manusia, yang disebut mu’amalat. Hukum ini dibagi empat, yaitu:

a.       Yang berhubungan dengan jihad.

b.      Yang berhubungan dengan rumah tangga.

c.       Yang berhubungan dengan pergaulan hidup manusia.

d.      Yang berhubungan dengan hukum pidana (jinayat).

Dalam mengadakan perintah dan larangan, Al-Qur’an berpedoman kepada tiga hal, yaitu:

1. Tidak memberatkan atau menyusahkan.

2. Tidak memperbanyak tuntutan.

3. Berangsur-angsur dalam mentasyri’kan hukum.

2. HADITS

Kata “Hadits” atau al-hadits menurut bahasa berarti al-jadid (sesuatu yang baru), lawan kata dari al-qadim (sesuatu yang lama). Kata hadits juga berarti al-khabar (berita), yaitu sesuatu yang dipercakapkan dan dipindahkan dari seseorang kepada orang lain. Kata jamaknya, ialah al-ahadis.

Secara terminologi, ahli hadits dan ahli ushul berbeda pendapat dalam memberikan pengertian hadits. Di kalangan ulama hadits sendiri ada juga beberapa definisi yang antara satu sama lain agak berbeda. Ada yang mendefinisikan hadits, adalah : “Segala perkataan Nabi SAW, perbuatan, dan hal ihwalnya“. Ulama hadits menerangkan bahwa yang termasuk “hal ihwal”, ialah segala pemberitaan tentang Nabi SAW, seperti yang berkaitan dengan himmah, karakteristik, sejarah kelahiran, dan kebiasaan-kebiasaanya.

Ulama Ushul, mendefinisikan hadits sebagai berikut : “Segala perkataan Nabi SAW. yang dapat dijadikan dalil untuk penetapan hukum syara‘”.

Sedangkan, Sunnah menurut istilah muhadditsin (ahli-ahli hadits) ialah segala yang dinukilkan dari Nabi SAW., baik berupa perkataan, perbuatan, maupun berupa taqrir, pengajaran, sifat, kelakuan, perjalanan hidup baik yang demikian itu sebelum Nabi SAW., dibangkitkan menjadi Rasul, maupun sesudahnya.

Berdasarkan definisi yang dikemukakan di atas, kata sunnah menurut sebagian ulama sama dengan kata hadits. “Ulama yang mendefinisikan sunnah sebagaimana di atas, mereka memandang diri Rasul SAW., sebagai uswatun hasanah atau qudwah (contoh atau teladan) yang paling sempurna, bukan sebagai sumber hukum

Ulama Ushul Fiqh memberikan definisi Sunnah adalah “segala yang dinukilkan dari Nabi Muhammad SAW., baik berupa perkataan, perbuatan maupun taqrirnya yang ada sangkut pautnya dengan hukum”. Menurut T.M. Hasbi Ash Shiddieqy, makna inilah yang diberikan kepada perkataan Sunnah dalam sabda Nabi, sebagai berikut : “Sungguh telah saya tinggalkan untukmu dua hal, tidak sekali-kali kamu sesat selama kamu berpegang kepadanya, yakni Kitabullah dan Sunnah Rasul-Nya” (H.R.Malik).

Bentuk-bentuk Hadist

1.      HADITS QOULI

Adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, baik berupa perkataan yang memuat berbagai maksud syara’, peristiwa, dan keadaan yang berkaitan dengan aqidah, syari’ah, atau lainnya. Contohnya adalah hadits tentang bacaan Al-Fatihah dalam shalat yaitu “Tidak sah shalat seseorang yang tidak membaca ummul Quran (Al-Fatihah).”

2.      HADITS FI’LI

Adalah hadits yang menyebutkan perbuatan Nabi yang sampai kepada kita. Contohnya adalah hadits tentang shalat, yaitu “Shalatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku shalat.”

3.      HADITS TAQRIRI

Adalah hadits yang menyebutkan ketetapan Nabi terhadap apa yang datang dari sahabatnya. Contohnya adalah sikap Rasul yang membiarkan para sahabat melaksanakan perintahnya sesuai dengan penafsiran mereka terhadap sabdanya, yang berbunyi: “Janganlah seseorang pun shalat ‘Ashar, kecuali bila tiba di Bani Quraizhah.”

4.      HAMMI

Adalah hadits yang menyebutkan keinginan Nabi yang belum terealisasikan, seperti keinginan untuk berpuasa pada tanggal 9 ‘Asyura.

5.      HADITS AHWALI

Adalah hadits yang menyebutkan hal ihwal Nabi yang menyangkut keadaan fisik, sifat-sifat, dan kepribadiannya.12

3. IJMA’

Ijma’ dalam pengertian bahasa memiliki dua arti.

Pertama, berupaya (tekad) terhadap sesuatu. disebutkan أجمع فلان على الأمر   berarti berupaya di atasnya.

Sebagaimana firman Allah Swt:

(#þqãèÏHødr’sù  öNä.{øBr& öNä.uä!%x.uŽà°ur …

Artinya : …“Karena itu bulatkanlah keputusanmu dan (kumpulkanlah) sekutu-sekutumu… (Qs.10:71)

Kedua, berarti kesepakatan. Perbedaan arti  yang pertama dengan yang kedua ini bahwa arti pertama berlaku untuk satu orang dan arti kedua lebih dari satu orang.

Ijma’ dalam istilah ahli ushul adalah kesepakatan semua para mujtahid dari kaum muslimin dalam suatu masa setelah wafat Rasul Saw atas hukum syara.

Menurut ulama Ushul Fiqh, yang dimaksud dengan ijma’ adalah kesepakatan seluruh mujtahid Islam dalam suatu masa sesudah wafatnya Rasulullah saw. atas suatu hukum syara’ dalam suatu kasus. Mujtahid adalah orang yang berkompeten untuk merumuskan hukum, sedangkan hukum syara’ adalah hukum yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf (orang yang dibebani hukum). Contoh ijma’ adalah hak waris seorang kakek dalam hal seseorang meninggal dengan meninggalkan anak dan ayah yang masih hidup.

Adapun rukun ijma’ dalam definisi di atas adalah adanya kesepakatan para mujtahid kaum muslimin dalam suatu masa atas hukum syara’. ‘Kesepakatan’ itu dapat dikelompokan menjadi empat hal:

1.      Tidak cukup ijma’ dikeluarkan oleh seorang mujtahid

2.      Adanya kesepakatan sesama para mujtahid atas hukum syara’

3.      Hendaknya kesepakatan mereka dimulai setiap pendapat salah seorang mereka

4.      Kesepakatan itu terwujudkan atas hukum kepada semua para mujtahid

Syarat Mujtahid

Mujtahid hendaknya sekurang-kurangnya memiliki tiga syarat:

Syarat pertama, memiliki pengetahuan sebagai berikut:

  1. Memiliki pengetahuan tentang Al Qur’an.
  2. Memiliki pengetahuan tentang Sunnah.
  3. Memiliki pengetahuan tentang masalah Ijma’ sebelumnya.

Syarat kedua, memiliki pengetahuan tentang ushul fikih.

Syarat ketiga, Menguasai ilmu bahasa.

Kehujjahan Ijma’

Apabila rukun ijma’ yang empat hal di atas telah terpenuhi dengan menghitung seluruh permasalahan hukum pasca kematian Nabi Saw dari seluruh mujtahid kaum muslimin walau dengan perbedaan negeri, jenis dan kelompok mereka yang diketahui hukumnya. Perihal ini, nampak setiap mujtahid mengemukakan pendapat hukumnya dengan jelas baik dengan perkataan maupun perbuatan baik secara kolompok maupun individu.

Selanjutnya mereka menyepakati masalah hukum tersebut, kemudian hukum itu disepakati menjadi aturan syar’i yang wajib diikuti dan tidak mungkin menghindarinya. Lebih lanjut, para mujtahid tidak boleh menjadikan hukum masalah ini (yang sudah disepakati) garapan ijtihad, karena hukumnya sudah ditetapkan secara ijma’ dengan hukum syar’i yang qath’i dan tidak dapat dihapus (dinasakh).

4. QIYAS

Qiyas merupakan suatu cara penggunaan ra`yu untuk menggali hukum syara` dalam hal-hal yang nash Al-Qur`an dan sunnah tidak menetapkan hukumnya secara jelas. Secara etimologis, kata Qiyas berarti ( قدر ), artinya mengukur, membanding sesuatu yang semisalnya. Kalau seseorang yang berbahasa Arab mengatakan : “saya mengukur pakaian itu dengan hasta”. Dalil-dalil yang dikemukakan jumhur ulama dalam menerima Qiyas sebagai dalil syara` adalah:

a.             Dalil Al-Qur`an yaitu  Allah SWT memberi petunjuk bagi penggunaan Qiyas dengan cara menyamakan dua hal sebagaimana terdapat dalam surat yasin (36) ayat 78-79.

b.            Dalil Sunnah yaitu Hadits mengenai percakapan Nabi dengan Muaz Ibn Jabal saat ia diutus ke Yaman untuk menjadi penguasa disana.

c.             Atsar Shahabi yaitu Surat Umar Ibn Khattab kepada Abu Musa Al-Asy`ari sewaktu diutus menjadi Qodhi di Yaman

Rukun Qiyas

Qiyas batu dianggap sah bilamana lengkap rukun-rukunnya. Para ulama ushul fiqh sepakat bahwa yang menjadi rukun qiyas ada empat yaitu :

1.      Ashal (pokok tempat mengqiyaskan sesuatu), yaitu : masalah yang telah ditetapkan hukumnya, baik dalam Al-qur`an atau dalam sunnah Rasulullah. Misalnya : khamar yang ditegaskan haramnya dalam ayat QS. Al-Maidah : 90).

2.      Adanya hukum ashal yaitu : hukum syara` yang terdapat pada ashal yang hendak ditetapkannya pada far`u (cabang) dengan jalan Qiyas misalnya : hukum haram khamar yang ditegaskan dalam Al-Qur`an.

3.      Adanya cabang (Far`u), yaitu : sesuatu yang tidak ada ketegasan hukumnya dalam Al-Qur`an, sunnah, atau ijma`, yang hendak ditemukan hukumnya melalui qiyas. Misalnya : minuman keras wisky.

4.      Illat, rukun yang satu ini merupakan inti bagi praktik qiyas karena berdasarkan illat itulah hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Qur`an dan sunnah Rasulullah dapat di kembangkan.

Syarat-Syarat Qiyas :

  • Maqis`alaih Tempat meng-Qiyaskan sesuatu kepadanya. Dalam memberikan nama kepada Maqis`alaih itu terdapat beberapa pendapat. Misalnya ada yang menamakannya ashal / ﺃصل (Sesuatu yang dihubungkan kepadanya sesuatu yang lain).
  • Maqis /  مقيس (Sesuatu yang akan disamakan hukumnya dengan ashal).
    • Hukum Ashal

Macam-macam Qiyas

a.       Qiyas Aula yaitu : bahwa illat yang terdapat pada far`u lebih utama daripada `illat yang terdapat pada ashal (pokok).

b.      Qiyas musani yaitu : qiyas dimana `illat yang terdapat pada cabang (far`u) sama bobotnya dengan bobot `illat yang terdapat pada asal (pokok).

c.       Qiyas Al-Adna yaitu : qiyas dimana `illat yang terdapat pada far`u (cabang) lebih rendah bobotnya dibandingkan dengan `illat yang terdapat dalam ashal (pokok).

Kehujjahan Qiyas

Jumhur ulama kaum muslimin sepakat bahwa qiyas merupakan hujjah syar’i dan termasuk sumber hukum yang keempat dari sumber hukum yang lain. Apabila tidak terdapat hukum dalam suatu masalah baik dengan nash ataupun ijma’ dan yang kemudian ditetapkan hukumnya dengan cara analogi dengan persamaan illat maka berlakulah hukum  qiyas dan selanjutnya menjadi hukum syar’i.

Diantara ayat Al Qur’an yang dijadikan dalil dasar hukum qiyas adalah firman Allah:

“Dia-lah yang mengeluarkan orang-orang kafir di antara ahli Kitab dari kampung-kampung mereka pada saat pengusiran yang pertama. kamu tidak menyangka, bahwa mereka akan keluar dan merekapun yakin, bahwa benteng-benteng mereka dapat mempertahankan mereka dari (siksa) Allah; Maka Allah mendatangkan kepada mereka (hukuman) dari arah yang tidak mereka sangka-sangka. dan Allah melemparkan ketakutan dalam hati mereka; mereka memusnahkan rumah-rumah mereka dengan tangan mereka sendiri dan tangan orang-orang mukmin. Maka ambillah (Kejadian itu) untuk menjadi pelajaran, Hai orang-orang yang mempunyai wawasan. (Qs.59:2)

Dari ayat di atas bahwasanya Allah Swt memerintahkan kepada kita untuk ‘mengambil pelajaran’, kata I’tibar di sini berarti melewati, melampaui, memindahkan sesuatu kepada yang lainnya. Demikian pula arti qiyas yaitu melampaui suatu hukum dari pokok kepada cabang maka menjadi (hukum) yang diperintahkan. Hal yang diperintahkan ini mesti diamalkan. Karena dua kata tadi ‘i’tibar dan qiyas’ memiliki pengertian melewati dan melampaui.

5. ISTIHSAN

Istihsan adalah menganggap baik terhadap sesuatu. Menurut istilah usul fiqih ialah pindahnya seorang mujtahid dari tuntutan qiyas jali kepada qiyas khafi, atau merajihkan ketentuan hukum yang khusus (juz’i) dari ketentuan yang umum ( kulli).

Berdasarkan persamaan illat itu, ditetapkan hukum peristiwa yang pertama sama dengan peristiwa yang kedua.sedangkan pada istihsan hanya ada satu peristiwa atau kejadian. Mula-mula peristiwa atau kejadian itu telah ditetapkan hukumnya berdasarkan nash ,

Dasar-dasar Istihsan

Dasar Istihsan terdapat dalam Al-Qur’an dan Hadis Rasulullah SAW antara lain:

dasarnya dalam Al Qur’an:

الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُوْلَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُوْلَئِكَ هُمْ أُوْلُوا الْأَلْبَابِ

Artinya “Yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. mereka Itulah orang-orang yang Telah diberi Allah petunjuk dan mereka Itulah orang-orang yang mempunyai akal”. (QS.Az-Zumar: 18)

Macam-macam Istihsan

Istihsan dibagi menjadi dua, yaitu istihsan dipandang dari segi pemindahan hukumnya, dan istihsan dipandang darisandaran dalilnya.

1.      Istihsan dipandang dari segi pemindahan hukumnya dibagi menjadi:

  • Istihsan dengan cara pemindahan hukum kulli kepada hukum juz’i.
  • Istihsan dengan cara pemindahan dari qiyas jalli kepada qiyas khafi,

2.      Istihsan dipandang dari segi sandaran dalilnya, dibagi menjadi:

a. Istihsan yang disandarkan kepada teks Al-Qur’an atau hadis yang lebih kuat.

b. Istihsan yang disandarkan kepada ijma.

c. Istihsan yang disandarkan pada adat kebiasaan (“urf

d. Istihsan yang disandarkan kepada urusan yang sangat darurat

e. Istihsan yang disandarkan kepada qiyas khafi.

Kehujjahan Istihsan

Terdapat perbedaan pendapat antara ulama ushul fiqh dalam menetapkan istihsan sebagai salah satu metode atau dalil dalam menetapkan hukum syara.

Menurut Ulama Hanafiah, Malikiyah dan sebagian Hambaliah, istihsan merupakan dalil yang kuat dalam menetapkan hukum syara. alasan yang mereka kemukakan adalah:

Dasar dalam Al-Qur’an, surat Az-Zumar ayat 18:

الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُوْلَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُوْلَئِكَ هُمْ أُوْلُوا الْأَلْبَابِ

Artinya: Yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apayang paling baik diantaranya.mereka itulah orang-orang yang telah diberi oleh Allah petunjuk dan mereka itulah orang-orang uang berakal (QS.Az-Zumar: 18)

Dasar istihsan dalam hadis

ﻣﺎﺮﺄﻩ ﺍﻠﻤﺴﻠﻤﻮﻦ ﺤﺴﻨﺎ ﻔﻬﻮ ﻋﻨﺪ ﺍﷲ ﺤﺴﻦ

Artinya: sesuatu yang dipandang baik menurut umat islam maka baik pula dihadapan Allah (H.R. Imam ahmad)

Hasil penelitian dari berbagai ayat dan hadis terdapat berbagai permasalahan yang apabila diberlakukan hukum sesuai dengan kaidah umum dan qiyas ada kalanya membawa kesulitan bagi umat manusi. Sedangkan syariat islam ditujukan untuk menghasilkan dan mencapai kemaslahatan manusia. Untuk menghilangkan kesulitan itu maka ia boleh berpaling kepada kaidah lain yang memberikan hukum yang sesuai dengan kemaslahatan umat.

Ulama Syafi’iyah memiliki pandangan yang berbeda mengenai istihsan. Menururt Imam Syafi’i dengan qaulnya yang mashur, bahwa” barang siapa yng berhujjah dengan istihsan maka ia telah membuat sendiri hukum syara”.

Imam syafi’i berkeyakinan bahwa berhujah dengan istihsan, berarti telah menentukan syariat baru, sedangkan yang berhak membuat syariat itu hanyalah Allah SWT.dari sinilah terlihat bahwa Imam Syafi’i beserta pengikutnya cukup keras dalam menolak masalah istihsan ini.

6. MASLAHAH AL-MURSALAH

Maslahah mursalah terdiri dari dua kata yaitu maslahah dan mursalah yang dipadukan sehingga dapat berarti sebagai suatu perbuatan yang mengandung manfaat, Sedangkan pengertian menurut Ushul Fiqh bermacam-bermacam namun pada intinya memiliki pengertian sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Ghazali, yaitu meraih atau memperoleh manfaat dan menghindari mudarat.

Maslahah mursalah menurut lughat terdiri dari dua kata, yaitu maslahah dan mursalah. Kata maslahah berasal dari kata kerja bahasa arab yaitu :

مَصْلَحَةً – صُلْحًا – صَلَحَ – يَصْلُحُ

Yang berarti sesuatu yang mendatangkan kebaikan. Sedangkan kata mursalah berasal dari kata kerja yang ditafsirkan sehingga menjadi isim maf’ul, yaitu :

- مرسل – ارسالا – يرسل – أرسل

Menjadi yang berarti diutus, dikirim atau dipakai (dipergunakan). Perpaduan dua kata menjadi “maslahah mursalah” yang berarti prinsip kemaslahan (kebaikan) yang dipergunakan menetapka suatu hukum islam. Suatu perbuatan yang mengandung nilai baik (bermanfaat).
Macam-Macam Maslahah
Ulama ushul membagi maslahah kepada tiga bagian yaitu :

1.      Maslahah Dharuriyah adalah perkara-perkara yang menjadi tempat tegaknya kehidupan manusia, yang bila di tinggalkan, maka rusaklah kehidupan, merajalelalah kerusakan, timbulah fitnah dan kehancuran yang hebat.
Perkara-perkara ini dapat dikembalikan kepada lima perkara,yaitu agama,jiwa, akal, keturunan dan harta.

2.      Maslahah Hajjiyah

أَمَّا اْلمَصْلَحَةُ اْلحَاجِيَّةِ فَهِيَ عِبَارَةُ عَنِ اْلأَعْمَالِ وَالتَّصَرُّفَاتِ التِّيْ لاَ تَتَوَقَفُ عَلَيْهَا تِلْكَ اْلأُصُوْلِ الخَمْسَةِ بَلْ تَتَحَقَّقُ

بِدُوْنِهَا وَلَكِنْ صِيَانَةِ مَعَ الضَيِّقِ وَاْلحَرَجِ

“Maslahah Hajjiyah ialah, semua bentuk perbuatan dan tindakan yang tidak terkait dengan dasar yang lain (yang ada pada maslahah dharuriyah) yang dibutuhkan oleh masyarakat tetapi juga terwujud, tetapi dapat menghindarkan kesulitan dan menghilangkan kesempitan”.
3. Maslahah Tahsiniyah

أَمَّا اْلمَصَالِحُ التَّحْسِيْنِيَّةُ فَهِيَ عِبَارَةِ عَنْ اْلأُمْوْرِ التِيْ تَفْتَضِيْهَا المُرُوْءَةِ وَمَكَارِمِ اْلأَخْلاَقِ وَمَحَاسِنِ اْلعَادَاتِ
“ Maslahah Tahsiniyah ialah mempergunakan semua yang layak dan pantas yang dibenarkan oleh adat kebiasaan yang baik dan dicakup oleh bagian mahasinul akhlak”.
Dasar Hukum

Para ulama yang menjadikan mursalah sebagai salah satu dalil syara, menyatakan bahwa dalil hukum. Maslahah mursalah ialah :

a.       Persoalan yang dihadapi manusia selalu bertumbuh dan berkembang demikian pula kepentingan dan keperluan hidupnya.

b.      Sebenarnya para sahabat, para tabi’in, tabi’t tabi’iin dan para ulama yang datang sesudahnya telah melaksanakannya, sehingga mereka dapat segera menetapkan hukun sesuai dengan kemashlahatan kaum muslimin pada masa itu.

Kehujjahan Maslahah Mursalah

Dalam kehujjahan maslahah mursalah, terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama ushul diantaranya :

a.       Maslahah mursalah tidak dapat menjadi hujjah / dalil menurut ulama-ulama syafi’iyyah, ulama-ulama hanfiyah dan sebagian ulama malikiyah, seperti Ibnu hajib dan ahli zahir.

b.      Maslahah mursalah dapat menjadi hujah / dalil menutut sebagian ulama maliki dan ulama syafi’i, tetapi harus memenuhi syarat-syarat yang telah di tentukan oleh ulama-ulama ushul.

c.       Imam Al-Qarafi berkata tentang maslahah mursalah :

إِنَّ اْلمَصْلَحَةَ اْلمُرْسَلَةَ فِيْ جَمِيْعِ اْلمَذَاهِبِ عِنْدَ التَّحْقِيْقِ ِلأَنَّهُمْ يَقِيْسُوْنَ وَيُفَرِّقُوْنَ بِالمُنَاسَبَات وَلاَ يَطْلِبُوْنَ شَاهِدًا بِالإِعْتِبَارِ

Sesungguhnya berhujjah dengn maslahah mursalah dilakukan oleh semua mazhab, karena mereka melakukan qiyas dan mereka membedakan antara satu dengan lainnya karena adanya ketentuan-ketentuan yang mengikat”.
Diantara ulama yang paling banyak melakukan atau menggunakan maslahah mursalah ialah Imam Malik dengan alasan : Allah mengutus utusan-utusannya untuk membimbing umatnya kepada kemaslahatan
.”

7. Al-URF

Al-urf secara harfiah adalah berarti sebuah keadaan , ucapan, perbuatan, atau ketentuan yang telah dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk melaksanakannya atau meninggalkannya. Dibeberapa masyarakat, Urf ini sering disebut juga sebagai adat istiadat.

Dengan demikian Urf mencakup sikap saling pengertian diantara manusia atas perbedaan tingkatan diantara mereka. Baik keumumannya maupun kekhususannya. Maka Urf berbeda dengan ijma’ karena ijma’ merupakan tradisi dari kesepakatan para mujtahidin secara khusus.

Yang membolehkan dan tidak perihal Al-urf
Ibnu Hajar seperti yang disebutkan al-Khayyath, mengatakan bahwa para ulama’ Syafi’iyah tidak membolehkan berhujjah dengan Al-urf apabila dalam Urf tersebut bertentangan dengan nash.

Sedangkan ulama Hanafiyah dan Malikiyah menjadikan Urf sebagai dalil hukum yang Mustakil dalam masalah-masalah yang tidak ada Nashnya yang Qathi’ serta tidak ada larangan Syara’ terhadap Mutlak, dan Urf ini didahulukan pemakaiannya dari pada Qiyas. Kalau ulama’ Hanabillah menerima Urf ini selama ia tersebut tidak bertentangan dengan dengan nash. Dan dari ulama’ Syi’ah menrima Urf dan memandangnya sebagai dalil hukum yang tidak mandiri tetapi harus terkait dengan dalil lainnya, yakni Al-qur’an dan Al-hadits.

Macam-macam Al-urf

Jika dilihat dari baik dan buruknya Urf dapat dibagi menjadi dua, yaitu :
a. Urf Sahih

yaitu sesuatu yang telah saling dikenal oleh manusia dan tidak bertentangan dengan Syara’. Tidak menghalalkan yang telah diharamkan oleh Syara’ dan tidak mengharamkan yang telah dihalalkan oleh Syara’,

b. Urf fasid

yaitu sesuatu yang telah saling dikenal manusia, tetapi bertentangan dengan Syara’, atau menghalalkan yang telah diharamkan oleh Syara’, dan juga mengharamkan yang telah dihalalkan oleh Syara’, sedangkan jika dilihat dari sudut tradisinya, Urf terbagi menjadi dua, yaitu :

a. Urf perkataan

b. Urf Perbuatan.
Kehujjahan Al-urf

Urf menurut penyelidikan bukan merupakan dalil Syara’ tersendiri. Pada umumnya, urf ditujukan untuk memelihara kemaslahatan umat serta menunjang pembentukan hukum dan penafsiran beberapa nash. Dengan urf dikhususkan lafal yang umum dan dibatasi yang mutlak, karena urf pula terkadang qiyas ditinggalkan. Karena itu pula, sah apabila mengadakan kontrak borongan apabila Urf sudah terbiasa dengan hal in, sekalipun tidak sah menurut Qiyas, karena kontrak tersebut adalah kontrak atas perkara yang Ma’dum (tiada).

8. ISTISHAB

Istishab secara etimologi berarti “meminta ikut serta secara terus menerus”, menurut Abdul Karim Zaidan ahli Usuhul Fiqh berkembangsaan Mesir. Sedangkan menurut istilah para usuliyah adalah menetapkan hokum sesuatu menurut keadaan yang terjadi sebelumnya sampai ada dalil merubahnya dengan penganggapan lain.[1] Istishab adalah menjadikan hukum satu peristiwa berikutnya, kecuali ada dalil yang mengubah ketentuan hukum itu. Istishab berarti menganggap tetapnya status sesuatu seperti keadaannya.

Macam-macam Istishab

1.      Istishab al-Ibahah al-Ashliyah yaitu istilah yang didasarkan atas hukum asal dari sesuatu yaitu mubah (boleh).

2.      Istishab al-Baraah al-Ashliyah yaitu istishab yang didasarkan atas prinsip bahwa pada dasarnya setiap orang bebas dari tuntutan beban taklif sampai ada dua dalil yang mengubah statusnya itu dan bebas dari utang atau kesalahan sampai ada bukti yang mengubah status itu misalnya seseorang yang menuntut bahwa haknya terdapat pada diri seseorang, ia harus mampu membuktikannya karena pihak tertuduh pada dasarnya bebas dari segela tuntutan, dan status bebasnya itu tidak bisa diganggu gugat kecuali dengan bukti yang jelas.

3.      Istishab al-hukm, yaitu istishab yang didasarkan atas tetapnya status hokum yang sudah ada selama tidak ada bukti yang mengubahnya misalnya seseorang yang memiliki sebidang tanah atau harta bergerak seperti mobil, maka harta miliknya itu tetap dianggap ada selama tidak terbukti dengan peristiwa yang mengubah status hukum itu, seperti dijual atau dihibakannya kepada pihak lain.

4.      Istishab al-Wast, yaitu istishab yang didasarkan atas anggapan masih tetapnya sifat yang diketahui ada sebelumnya sampai ada bukti bahwa yang mengubahnya, misalnya sifat hidup yang dimiliki seseorang yang hilang tetap dianggap masih ada sampai ada bukti bahwa ia telah wafat. Demikian pula air yang diketahui bersih, tatap dianggap bersih selama tidak ada bukti yang mengubah statusnya itu.[2]

Kehujjahan Istishab

Dari Penjelasan di atas ditetapkan bahwa istishab itu bukan untuk menetapkan suatu hukum yang baru. Tetapi melanjutkan berlakunya hukum yang telah ada dan bukan untuk menetapkan yang belum ada. Ulama Hanafi menetapkan bahwa istishab itu dapat menjadi hujjah untuk menolak akibat-akibat hukum yang timbul dari penetapan hukum yang berbeda atau kebalikannya dengan penetapan hukum semula, bukan untuk menetapkan suatu hukum baru dengan kata lain istishab itu adalah menjadi hujjah untuk menetapkan perkara yang belum tetap hukumnya, misalnya seseorang yang mafqud (orang yang bepergian yang tidak diketahui kabar beritanya, hidup atau matinya dan dimana domisilinya). Secara hukum dia masih hidup berdasarkan keadaan semula yang sudah diketahui, yaitu hidup sewaktu bepergian sampai ada suatu bukti yang menunjukkan kematiannya. Istishab yang menetapkan hukum bahwa si mafqud masih hidup adalah sebagai hujjah untuk menghukum ia sudah mati dan akibat hukum yang timbul sesudah di hukumi mati. Seperti dipusaka harta peninggalannya diputuskan perjanjian sewa menyewa yang telah di adakannya dan diceraikan istrinya buka sebagai hujjah untuk menetapkan hak si mafqud mempusakai harta peninggalan ahli warisnya yang telah meninggal dunia.[3]

BAB III

PENUTUP

1. Kesimpulan

Kaidah-kaidah Ushul secara bahasa yang dimaksud dengan al-ashlu adalah sesuatu yang diatasnya dibangun sesuatu yang lain. Baik apakah bangunan tersebut sifatnya indrawi seperti pembangunan tembok diatas fondasi atau yang sifatnya pemikiran seperti membangun ma’lul (hukum yang terdapat ilat) berdasarkan illat dan (sesuatu) yang ditunjuk oleh suatu dalil.

Kaidah-kaidah Ushul terdiri dari :

1.      Al-Qur`an adalah firman Allah SWT Kitab suci ini mengadung pesan samawi yang diperantai oleh wahyu.

2.      Hadits adalah segala yang dinukilkan dari Nabi Muhammad SAW., baik berupa perkataan, perbuatan maupun taqrirnya yang ada sangkut pautnya dengan hukum

3.      Ijma’ adalah kesepakatan semua para mujtahid dari kaum muslimin dalam suatu masa setelah wafat Rasul Saw atas hukum syara.

4.      Qiyas adalah suatu cara penggunaan ra`yu untuk menggali hukum syara` dalam hal-hal yang nash Al-Qur`an dan sunnah tidak menetapkan hukumnya secara jelas.

5.      Istihsan adalah menganggap baik terhadap sesuatu.

6.      Maslahah al-mursalah adalah suatu perbuatan yang mengandung manfaat.

7.      Al-urf adalah sebuah keadaan , ucapan, perbuatan, atau ketentuan yang telah dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk melaksanakannya atau meninggalkannya.

8.      Istishab adalah menganggap tetapnya status sesuatu seperti keadaannya.

DAFTAR PUSTAKA

Bakry Nazar. 2003. Fiqh dan Ushul Fiqh. Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada..

Djamil, Fathurrahman. 1997. Filsafat Hukum Islam. Jakarta : Logos Wacana Ilmu.

Rahmat Syafi’i, Ilmu Ushul FiqihPustaka Setia, Bandung, 1999,

Abdul Wahhab al-Khallaf, 1978 ‘ilmu Ushul Fiqh (Kuwait: Dar al-Qalam).


[1] Satri Efendi, Ushul Fiqh (Cet. 1 ; Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2008), h. 159

[2] Satri Efendi, op.cit., h. 160-161

[3] Mukhtar Yahya, op.cit., h. 113-114

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s